Dalam hajat menjawab tantangan pemenuhan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Sumbawa, Bappeda Sumbawa kembali memfasilitasi stakeholder terkait yakni Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Sumbawa, Dekopinda Sumbawa, Koperasi Syariah (Kopsyah) BMT Insan Samawa dan dinas terkait pada Kamis, 27 November 2025 di Aula Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa.

Pertemuan ini diinisiasi Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa dalam hajat mempersiapkan kemandirian pangan daerah guna menyokong kesiapan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbawa yang rencana pada 2026 akan didirikan lebih dari 50 SPPG untuk meng-cover lebih dari 200.000 penerima manfaat MBG di seluruh Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Sumbawa DR.Dedi Heriwibowo M,Si. menyampaikan hajat fasilitasi stakeholder dalam bidang pangan ini dilakukan dalam rangka menyiapkan kemandirian pangan untuk mendukung pemenuhan program MBG. Harapannya masyarakat terlibat khususnya petani dapat terlibat maksimal dalam penyiapan bahan baku menu SPPG untuk pemenuhan makan bergizi penerima manfaat di Sumbawa.

Kemudian pada paparan berikutnya, Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa, Andi Kusmayadi mencoba membuka forum diskusi dengan meminta perwakilan BUMP di Sumbawa memaparkan dan mendata jenis komoditas yang dihasilkan, serta meminta perwakilan Korwil BGN Wilayah Sumbawa memberikan gambaran bahan apa yang menjadi kebutuhan SPPG yang ada di Sumbawa.

“Harapan kami dengan adanya tukar menukar informasi ini baik pihak BUMP maupun BGN dapat saling mengisi terkait ‘ruang kosong’ yang menjadi sumber kesenjangan dalam pemenuhan rantai pasok bahan baku SPPG yang ada di Sumbawa. Sehingga masing-masing pihak dapat mempersiapkan diri dalam mengkondisikan segala aspek yang dapat menunjang rantai pasok tersebut.” Harap Andi.

Setelah pemaparan pihak BUMP dan BGN, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa menyampaikan pemaparan lebih pada tataran penyempurnaan teknis bagaimana BUMP mendukung program MBG. “Perlu pelibatan Kelompok Wanita Tani (KWT) masing masing desa dalam menyiapkan packaging siap olah untuk setiap komoditas dibutuhkan SPPG, hal ini diharapkan untuk mempercepat proses produksi SPPG.” Tambah staf Dinas Pertanian Sumbawa.

Di sesi akhir diskusi, closing statement diminta dari Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa yang juga Ketua Dekopinda Kabupaten Sumbawa, Rai Saputra SIP. Dalam responnya Rai yang melalui koperasi syariah binaannya telah memfasilitasi pemenuhan bahan baku beberapa SPPG di Sumbawa dengan pemberdayaan anggota koperasi, menyampaikan agar BUMP menyiapkan SDM handal untuk mengelola lini usaha koperasinya. Hal ini diharapkan agar mereka mampu memfasilitasi simpanan dari anggota untuk digunakan dalam membiayai modal tanam anggota, serta dari hasil panen anggota, Koperasi dapat menjadi ‘offtaker’ hasil panen sehingga dapat dijual ke SPPG di Sumbawa.

“Operasionalisasi BUMP berbasis koperasi khususnya yang berskema syariah menjadi penting sebagai wujud ejawantah pasal 33 UUD 1945 yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jika saat ini konsep koperasi belum mampu dijalankan maksimal oleh BUMP, maka bisa diusahakan skema ‘B to B’ antara BUMP dengan Koperasi Syariah BMT Insan Samawa, yang mana fungsi ‘offtaker’ atas komoditas anggota BUMP dibeli oleh BMT Insan Samawa untuk dijual ke SPPG. Adapun skema antara BUMP dan BMT Insan Samawa adalah basis bagi hasil.” Jelas Rai.